Pariwisata Ekosistem Pulau Ambon

3.30.2010

Program pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang telah dan sementara berjalan di kota Ambon [baca: Penanganan Sampah Kota Ambon (1), Penanganan Sampah Kota Ambon (2), Penanganan Sampah Kota Ambon (3)] merupakan salah satu program utama untuk mendukung pelestarian ekosistem yang perlu dijaga terutama dalam rangka pengembangan pariwisata Kota Ambon.

Ekosistem pulau Ambon, merupakan suatu ekosistem yang unik yang didukung oleh obyek sejarah dan budaya yang apabila dikelola secara terpadu dapat menjadi suatu destinasi pariwisata yang sangat menarik. Ekosistem pulau Ambon mempersembahkan jasa lingkungan seperti coastal ecosystem, coral reefs, marine species, di samping mangrove dan tropical foresty yang yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata terpadu antara obyek wisata marine dan obyek agrowisata.

Dalam rangka menjaga ekosistem pulau Ambon, melalui program Peace Through Development telah berhasil diciptakan integrasi sosial diantara 14 desa / negeri di pesisir teluk Ambon melalui revitalisasi perangkat adat kewang dengan pendekatan kearifan lokal (sasi) yang secara bersama bertekad melindungi keberadaan hutan mangrove seluas 69.3 Ha di pesisir teluk dalam pulau Ambon. Kawasan ini direncanakan berfungsi sebagai kawasan konservasi demi menjamin keberlanjutan tersedianya potensi sumber daya pesisir, pengurangan resiko bencana (tsunami), sebagai obyek penelitian dan dapat juga dijadikan sebagaii suatu obyek wisata yang menunjang pengembangan kota Ambon dengan konsep Water Front City. Aturan adat untuk melindungi kawasan ini telah disusun, dan direncanakan untuk diusulkan menjadi suatu peraturan daerah (Perda) kota Ambon.

Beberapa perencanaan kawasan wisata telah disusun, namun belum dikemas melalui suatu perencanaan yang terpadu untuk dapat ditangani secara lebih terstruktur dan sistematis terutama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, PTD Provinsi Maluku memandang perlu adanya suatu Workshop yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat berbagai permasalahan pengembangan kepariwisataan yang ada secara obyektif dan komprehensif serta rencana pengembangan ke depan termasuk rencana kawasan mangrove sebagai suatu obyek wisata.
Oleh karena itu, rencana pengembangan obyek-obyek wisata dan kepariwisataan ini perlu dipresentasikan dalam suatu Lokakarya Multi-Stakeholder sehingga dapat dijadikan masukan bahan diskusi bagi para pemangku kepentingan dalam menjawab beberapa pertanyaan mendasar seperti :

1. Apakah obyek-obyek wisata ekosistem yang direncanakan layak dan sensitif konflik untuk dikembangkan.
2. Apakah obyek-obyek wisata yang diusulkan itu layak untuk dioperasikan sebagai obyek wisata yang sensitif konflik yang mempunyai nilai ekonomi.
3. Apakah obyek wisata ekosistem mangrove yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Ambon dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya obyek wisata eksisting yang sensitif konflik.
4. Bagaimana kemungkinan untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata di pulau Ambon yang sensitif konflik (Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)
5. Jika terdapat kemungkinan diatas, bentuk privatisasi yang sensitif konflik seperti apa yang mungkin dapat dilakukan.
6. Bagaimana masyarakat dapat menerima manfaat dan terlibat secara aktif dalam pengelolaan obyek wisata dan kepariwisataan yang sensitif konflik termasuk pengelolaan sampah menunjang obyek wisata.

Kegiatan Workshop ini diadakan dengan tujuan :

1. Memperoleh penjelasan menyeluruh tentang perencanaan dan permasalahan pengembangan pariwisata terutama obyek ecosystem termasuk obyek wisata hutan mangrove di kota Ambon serta berbagai alternative solusinya dari hasil kajian dan hikmah pembelajaran (lesson learned) yang telah diperoleh.
2. Mengkaji kemungkinan untuk melakukan privatisasi dalam pengelolaan obyek wisata di pulau Ambon termasuk kelayakan obyek ecosystem dan hutan mangrove di Passo sebagai obyek wisata ecosystem dan obyek wisata ilmiah.
3. Mengkaji bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata di pulau Ambon khususnya dalam hal community based livelihood.
4. Merumuskan dan menyepakati berbagai rencana tindak lanjut mengenai system pengelolaan obyek wisata yang akan dilakukan di Pulau Ambon (Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah).

Lesson learned

Bekerja sama dengan Laboratorium Perencanaan Hutan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Lokakarya Multi-Stakeholder ini telah berlangsung. Setelah melalui beberapa tahapan dalam workshop selama 2 hari, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil dari keseluruhan proses yang dilalui yaitu :

1. Fungsi kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan pariwisata sangat diperlukan sehingga terjadi sinergis dalam rencana kegiatan pengembangan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan mengutamakan prioritas pengembangan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah kota Ambon.
2. Regulasi bagi kawasan pengembangan maupun oblek wisata perlu segera untuk dilakukan mengingat pegiatan pengembangan wisata ini yang sensitif konflik baik dari dalam maupun dari luar.
3. Kegiatan pengembangan pariwisata ekosistem melalui kolaborasi antara objek-objek wisata baik wisata alam, budaya, sejarah dan religius.
4. Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan ekosistem sehingga tidak merusak sumber daya alam seperti ekosistem mangrove, pantai yang menjadi objek dan daya tarik wisata di kota Ambon
5. Kegiatan pariwisata ekositem atau ekowisata hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan wisata mulai dari rencana pengelolaan sampai dengan evaluasi dan monitoring.